Februari 20, 2011

Tugas Dana Alokasi Umum dan Laporan Realisasi Anggaran

by   |  send email to author

Dari beberapa makalah, undang-undang, serta ppt yang saya temukan banyak sekali pengertian mengenai Dana Alokasi Umum. Undang-undang yang mengatur tentang DAU tersebut juga banyak perubahan. berikut ini, saya akan memaparkan sebagian penjelasan mengenai Dana Alokasi Umum (DAU).

Pengertian Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004). DAU diberikan pemerintahan pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. DAU bersifat “Block Grant” yang berarti penggunannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
Menurut Wikipedia, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk menandai kebutuhan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Alokasi DAU dilaksanakan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah sejak adanya Undang-undang No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2011, Presiden memutuskan dan menetapkan peraturan DAU, yang berbunyi demikian :

pasal 1

(1) Dana Alokasi Umum dalam Praturan Presiden ini adalah Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.

(2) Dana Alokasi Umum terdiri dari :
a. Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi dan
b. Dana Alokasi Umum untuk daerah kabupaten/kota
(3) Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2011 ditetapkan sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011. dan seterusnya…

Karena DAU merupakan komponen terbesar pembentuk anggaran pemerintah daerah, maka cara perhitungan jumlah dana yang akan dialokasikan, metode distribusi, dan mekanisme administrasi menjadi sangat penting untuk diketahui secara transparan oleh pemerintah daerah.Perlu diingatkan bahwa karena DAU adalah transfer dana dari satu tingkat pemerintah ke tingkat pemerintah lainnya maka pengaruh langsung DAU sebenarnya terbatas pada sektor publik.

PRINSIP DASAR ALOKASI DAU (Dana Alokasi Umum)

1. Kecukupan (adequacy)
Prinsip mendasar yang pertama adalah prinsip kecukupan. Sebagai suatu bentuk penerimaan, sistem DAU harus memberikan sejumlah dana yang cukup kepada daerah. Dalam hal ini, perkataan cukup harus
diartikan dalam kaitannya dengan beban fungsi Sebagaimana diketahui, beban finansial dalam menjalankan fungsi tidaklah statis, melainkan cenderung meningkat karena satu atau berbagai faktor. Oleh karena
itulah maka penerimaan pun seharusnya naik sehingga pemerintah daerah mampu membiayai beban anggarannya. Bila alokasi DAU mampu berespon terhadap kenaikan beban anggaran yang relevan, maka sistem DAU dikatakan memenuhi prinsip kecukupan.

2. Netralitas dan efisiensi (neutrality and efficiency)
Desain dari sistem alokasi harus netral dan efisien. Netral artinya suatu sistem alokasi harus diupayakan sedemikian rupa sehingga efeknya justru memperbaiki (bukannya menimbulkan) distorsi dalam harga relatif
dalam perekonomian daerah. Efisien artinya sistem alokasi DAU tidak boleh menciptakan distorsi dalam struktur harga input. Untuk itu, sistem alokasi harus memanfaatkan berbagai jenis instrumen finansial alternatif relevan yang tersedia.

3. Akuntabilitas (accountability)
Sesuai dengan namanya yaitu Dana Alokasi Umum, maka penggunaan terhadap dana fiskal ini sebaiknya dilepaskan ke daerah. Karena peran daerah akan sangat dominan dalam penentuan arah alokasi, maka peran
lembaga DPRD, pers dan masyarakat di daerah bersangkutan amatlah penting dalam proses penentuan prioritas anggaran yang perlu dibiayai DAU. Dalam format yang seperti ini, format akuntabilitas yang relevan adalah akuntabilitas kepada elektoral (accountability to electorates) dan bukan akuntabilitas finansial kepada pusat (financial accountability to the centre).
4. Relevansi dengan tujuan (relevance)
Sistem alokasi DAU sejauh mungkin harus mengacu pada tujuan pemberian alokasi sebagaimana dimaksudkan dalam UU. Kami berpendapat sudah selayaknyalah alokasi DAU ditujukan untuk membiayai sebagian dari: (1) beban fungsi yang dijalankan; (2) hal-hal yang merupakan prioritas dan target-target nasional yang harus dicapai. Perlu diingat bahwa kedua UU telah mencantumkan secara eksplisit beberapa hal yang menjadi tujuan yang ingin dicapai lewat program desentralisasi.

5. Keadilan (equity)
Pertanyaan terpenting yang berkaitan dengan isu pemerataan ini adalah: apa yang ingin diratakan lewat instrumen DAU? Umumnya orang berpendapat DAU harus bertujuan untuk meratakan pendapatan antar daerah(keadilan).

6. Objektivitas dan transparansi
Sebuah sistem alokasi DAU yang baik harus didasarkan pada upaya untuk meminimumkan kemungkinan manipulasi. Untuk itulah maka sistem alokasi DAU harus dibuat sejelas mungkin dan formulanya pun dibuat
setransparan mungkin. Prinsip transparansi akan dapat dipenuhi bila formula tersebut bisa dipahami oleh khalayak umum. Dalam kaitan itulah maka indikator yang digunakan sedapat mungkin adalah indikator yang sifatnya obyektif sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang ambivalen.

7. Kesederhanaan (simplicity)
Rumusan alokasi DAU harus sederhana (tidak kompleks). Rumusan tidak boleh terlampau kompleks sehingga sulit dimengerti orang, namun tidak boleh pula terlalu sederhana sehingga menimbulkan perdebatan dan kemungkinan ketidak-adilan. Rumusan sebaiknya tidak memanfaatkan sejumlah besar variabel dimana jumlah variabel yang dipakai menjadi relatif terlalu besar ketimbang jumlah dana yang ingin dialokasikan.

KENDALA PELAKSNAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)

Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsi PAD yang rendah, di lain pihak, juga menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama dana alokasi umum. Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan Pemerintah Daerah adalah menggali dari PAD. Pungutan pajak dan retribusi daerah yang berlebihan dalam jangka pendek dapat meningkatkan PAD, namun dalam jangka panjang dapat menurunkan kegiatan perekonomian, yang pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya PAD.(Brahmantio, 2002).

Formulasi Untuk Menghitung Besarnya DAU:
Besarnya DAU = 26% x PDN APBN
DAU untuk Provinsi = 10% x 26 % PDN APBN
DAU untuk Kabupaten/Kota = 90% x 26% x PDN APBN

DAU Suatu Provinsi =
(Bobot provinsi yang bersangkutan/ Bobot seluruh prrovinsi di indonesia) X DAU untuk provinsi

DAU suatu Kabupaten =
(Bobot kabupaten/ kota yang bersangkutan / Bobot seluruh kabupaten dikota Indonesia) X DAU untuk kabupaten atau kota.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PERNYATAAN NO. 02 )

Tujuan
1.Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-
dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam
rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh
peraturan perundang-undangan.
2.Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi
tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding.
Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat
ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan
eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup
3. Pernyataan Standar ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi
Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi
berbasis kas.
4. Pernyataan Standar ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan, baik
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang memperoleh
anggaran berdasarkan APBN/APBD, tidak termasuk perusahaan
negara/daerah .
5. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan
laporan keuangan berbasis akrual,
tetap menyusun Laporan Realisasi Anggaran yang berbasis kas.

MANFAAT INFORMASI REALISASI ANGGARAN

6. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi
pendapatan, belanja, transfer,surplus/defisit, dan pembiayaan dari
suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan
anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan
dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya
ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap
anggaran dengan Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi
yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan
diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam
periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:
(a) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
(b) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan
(c) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DEFINISI
Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar dengan pengertian:
• Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan
pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan
pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut
klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.
• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.
• Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPR/DPRD yang
merupakan mandat yang diberikan kepada
Presiden/gubernur/bupati/walikota untuk melakukan pengeluaran-
pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.
• Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan
pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran
pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan
pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan
pengeluaran.
• Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau
dibayar. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas
Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam
periode tahun anggaran bersangkutan yang
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
• Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung
kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat
dibebankan dalam satu tahun anggaran.
• Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu
atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan wajib menyampaikan lapora
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
• Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung
seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.
• Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang
ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum
Negara untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran
Pemerintah Pusat.
• Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-
konvensi, aturan-aturan, dan praktik- praktik spesifik yang dipilih
oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian
laporan keuangan.
• Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.
• Otorisasi Kredit Anggaran (allotment) adalah dokumen pelaksanaan
anggaran yang menunjukkan bagian) dari apropriasi yang disediakan
bagi instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari Rekening
Kas Umum Negara/Daerah guna membiayai pengeluaran
pengeluaran selama periode otorisasi tersebut.
• Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode.

STRUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasikan secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:
(a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
(b) cakupan entitas pelaporan;
(c) periode yang dicakup;
(d) mata uang pelaporan; dan
(e) satuan angka yang digunakan.

PERIODE PELAPORAN
Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang- kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:
(a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
(b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer,surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:
(a) Pendapatan
(b) Belanja
(c) Transfer
(d) Surplus atau defisit
(e) Penerimaan pembiayaan
(f) Pengeluaran pembiayaan
(g) Pembiayaan neto; dan
(h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)
Pos, judul, dan sub jumlah lainnya disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Realisasi Anggaran secara wajar.

Banyak sekali pertanyaan mengenai, ke mana sebenarnya Dana Alokasi Umum lebih banyak di salurkan??jika kita memperkirakan DAU setiap daerah di Indonesia, Dana Alokasi Umum lebih banyak disalurkan guna membayar gaji para pegawai pemerintahan. bagaimana cara kita mengetahui hal tersebut? hitunglah jumlah pegawai negri di negara ini. pasti kita akan menemukan jawabannya. kesimpulan dari penjelasan ini, dengan adanya rincian ini, diharapkan setidaknya kita memahami sebagian dari penjelasan di atas guna menambah wawasan kita mengenai DAU dan Laporan Realisasi Anggaran.

Filed under at 5:36 pm and
Add a comment »


Leave a Reply